Masa
Reformasi Indonesia
1. Perkembangan
Politik Pasca Pemilu 1997
Pemilu 1997, dengan hasil Golkar sebagai
pemenang mutlak. Hal ini berarti dukungan mutlak kepada Soeharto makin besar
untuk menjadi presiden lagi di Indonesia dalam sidang MPR 1998. Pencalonan
kembali Soeharto menjadi presiden tidak dapat dipisahkan dengan komposisi
anggota DPR/MPR yang mengandung nepotisme yang tinggi bahkan hampir semua
putra-putrinya tampil dalam lembaga negara ini. Terpilihnya kembali Soeharto
menjadi Presiden RI dan kemudian membentuk Kabinet Pembangunan VII yang penuh
dengan ciri nepotisme dan kolusi. Mahasiswa dan golongan intelektualmengadakan
protes terhadap pelaksanaan pemerintahan ini.
Di samping hal tersebut di atas sejak
1997 Indonesia terkena imbas krisis moneter di Asia Tenggara. Sistem ekonomi
Indonesia yang lemah tidak mampu mengatasi krisis, bahkan kurs rupiah pada 1
Agustus 1997 dari Rp2.575; menjadi Rp5.000; per dolar Amerika. krisis lain
menyusul yakni pada akhir tahun 1997 pemerintah melikuidasi 16 bank. Kemudian
disusul membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bertugas
mengawasi 40 bank bermasalah. Keadaan makin kacau ketika pemerintah mengumumkan
kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan. Kepercayaan dunia terhadap kepemimpinan
Soeharto makin menurun.
2. Pengertian
Reformasi
Reformasi merupakan perubahan yang
radikal dan menyeluruh untuk perbaikan. Reformasi menghendaki adanya perubahan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik
secara konstitusional dalam berbagai bidang kehidupan. Ketika terjadi krisis
ekonomi, politik, hukum dan krisis kepercayan, maka seluruh rakyat mendukung
adanya reformasi dan menghendaki adanya pergantian pemimpin yang diharapkan
dapat membawa perubahan Indonesia di segala bidang ke arah yang lebih baik.
3. Tujuan
Reformasi
Tujuan reformasi adalah terciptanya
kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial yang lebih baik dari
masa sebelumnya. Tujuan Reformasi adalah sebagai berikut :
1) Reformasi
politik bertujuan tercapainya demokratisasi.
2) Reformasi
ekonomi bertujuan meningkatkan tercapainya masyarakat.
3) Reformasi
hukum bertujuan tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat
4) Indonesia.
5) Reformasi
sosial bertujuan terwujudkan integrasi bangsa Indonesia.
4. Faktor
Pendorong Terjadinya Reformasi
1) Faktor politik meliputi hal-hal
berikut.
1) Adanya
KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam kehidupan pemerintahan.
2) Adanya
rasa tidak percaya kepada pemerintah Orba yang penuh dengan nepotisme dan
kronisme serta merajalelanya korupsi.
3) Kekuasaan
Orba di bawah Soeharto otoriter tertutup.
4) Adanya
keinginan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5) Mahasiswa
menginginkan perubahan.
2) Faktor ekonomi, meliputi hal-hal
berikut.
1) Adanya
krisis mata uang rupiah.
2) Naiknya
harga barang-barang kebutuhan masyarakat.
3) Sulitnya
mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok.
3) Faktor sosial masyarakat : adanya
kerusuhan tanggal 13 dan 14 Mei 1998 yang melumpuhkan perekonomian rakyat.
4) Faktor hukum : belum adanya keadilan
dalam perlakuan hukum yang sama di antara warga negara.
5. Agenda
Reformasi Politik
Substansi agenda reformasi politik
sebagai berikut :
1) Reformasi di bidang ideologi negara
dan konstitusi.
2) Pemberdayaan DPR, MPR, DPRD maksudnya
agar lembaga perwakilan rakyat benar-benar melaksanakan fungsi perwakilannya
sebagai aspek kedaulatan rakyat dengan langkah sebagai berikut :
1) Anggota
DPR harus benar-benar dipilih dalam pemilu yang jurdil.
2) Perlu
diadakan perubahan tata tertib DPR yang menghambat kinerja DPR.
3) Memperdayakan
MPR.
4) Perlu
pemisahan jabatan ketua MPR dengan DPR.
3) Reformasi lembaga kepresidenan dan kabinet
meliputi hal-hal berikut :
1) Menghapus
kewenangan khusus presiden yang berbentuk keputusan presiden dan instruksi
presiden.
2) Membatasi
penggunaan hak prerogatif.
3) Menyusun
kode etik kepresidenan.
4) Pembaharuan kehidupan politik yaitu
memperdayakan partai politik untuk menegakkan kedaulatan rakyat, maka harus
dikembangkan sistem multipartai yang demokratis tanpa intervensi pemerintah.
5) Penyelenggaraan pemilu.
6) Birokrasi sipil mengarah pada
terciptanya institusi birokrasi yang netral dan profesional yang tidak memihak.
7) Militer dan dwifungsi ABRI mengarah
kepada mengurangi peran sosial politik secara bertahap sampai akhirnya hilang
sama sekali, sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi Hankam.
8) Sistem pemerintah daerah dengan
sasaran memperdayakan otonomi daerah dengan asas desentralisasi.
6. Agenda
Reformasi Bidang Ekonomi
1) Penyehatan
ekonomi dan kesejahteraan pada bidang perbankan, perdagangan, dan koperasi
serta pinjaman luar negeri untuk perbaikan ekonomi.
2) Penghapusan
monopoli dan oligopoli.
3) Mencari
solusi yang konstruktif dalam mengatasi utang luar negeri.
7. Agenda
Reformasi Bidang Hukum
Terciptanya keadilan atas dasar HAM.
Dibentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tuntutan
reformasi. Misal : Bidang ekonomi dikeluarkan UU kepailitan, dihapuskan UU
subversi, sesuai semangat HAM dilepaskan napol-tapol (amnesti-abolisi). (Agenda
Reformasi bidang hukum difokuskan pada integrasi nasional.)
8. Agenda reformasi bidang pendidikan Agenda
reformasi bidang pendidikan ditujukan terutama masalah kurikulum yang harus
ditinjau paling sedikit lima tahunan.
·
Hambatan pelaksanaan reformasi politik
·
Hambatan kultural : mengingat pergantian
kepemimpinan nasional dari Soeharto ke B.J. Habibie tidak diiringi pergantian
rezim yang berarti sebagian besar anggota kabinet, gubernur, birokrasi sipil,
komposisi anggota DPR/MPR masih peninggalan rezim Orba.
·
Hambatan legitimasi : pemerintah B.J.
Habibie karena belum merupakan hasil pemilu.
·
Hambatan struktural : berkaitan dengan
krisis ekonomi yang berlarut-larut yang berdampak bertambah banyak rakyat yang
hidup dalam kemiskinan.
Munculnya berbagai tuntutan otonomi daerah, yang jika tidak ditangani
secara baik akan menimbulkan disintegrasi bangsa.
Adanya kesan kurang kuat dalam menegakkan hukum terhadap praktik
penyimpangan politik-ekonomi rezim lama seperti praktik KKN.
Terkotak-kotaknya elite politik, maka dibutuhkan kesadaran untuk
bersamasama menciptakan kondisi politik yang mantap agar transformasi politik
berjalan lancar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar